Tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran di Makassar memang tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dijalani agar anggaran yang telah dialokasikan dapat benar-benar dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Bambang Soemarwoto, seorang pakar ekonomi, tantangan terbesar dalam hal ini adalah transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. “Tanpa adanya transparansi dan pengawasan yang baik, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru bisa disalahgunakan,” ujarnya.

Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkuat sistem pelaporan dan monitoring penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, yang mengatakan bahwa “tanpa adanya sistem pelaporan yang baik, sulit untuk mengetahui apakah anggaran yang telah dialokasikan sudah digunakan dengan tepat atau tidak.”

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurut Andi Tenri Abeng, seorang aktivis masyarakat, “masyarakat harus proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan.”

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran di Makassar. Seperti yang diungkapkan oleh Hasanuddin, seorang anggota DPRD Makassar, “masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dan merugikan kepentingan masyarakat.”

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara bersama-sama, diharapkan akuntabilitas penggunaan anggaran di Makassar dapat terwujud dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Syamsu Rizal, Walikota Makassar, “kami berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Makassar.”