Peran Transparansi Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Kota Makassar
Transparansi laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini juga berlaku di Kota Makassar, dimana peran transparansi laporan keuangan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah setempat.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, “Transparansi laporan keuangan adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana publik digunakan dan di alokasikan.”
Pemerintah Kota Makassar sendiri telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangannya. Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan bahwa “Kami terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Kami ingin masyarakat merasa percaya dan yakin dengan pengelolaan keuangan publik di Kota Makassar.”
Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Kota Makassar semakin meningkat seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), 70% responden menyatakan bahwa mereka merasa percaya dengan pengelolaan keuangan publik di Kota Makassar.
Dr. Haryanto Thohari, Pakar Akuntansi dari Universitas Hasanuddin, menambahkan, “Transparansi laporan keuangan tidak hanya menjamin akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efisien. Hal ini akan memberikan dampak positif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”
Dengan demikian, peran transparansi laporan keuangan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Kota Makassar sangatlah penting. Langkah-langkah transparansi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah setempat akan memberikan manfaat jangka panjang dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.